Tunggakan PPh Migas Cermin Manajemen Keuangan yang Salah

Jakarta - Setelah perusahaan tambang yang menunggak royalti, kini 5 perusahaan migas menunggak Pajak Penghasilan (PPh) hingga US$ 113 juta. Kejadian ini menunjukkan ada yang salah dengan manajemen penarikan kewajiban para perusahaan di bidang energi.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto ketika dihubungi detikFinance, Jumat (20/2/2009).

"Sepertinya memang ada manajemen yang tidak berjalan semestinya. Hal seperti ini terjadi di batubara, dan sekarang di migas. Jumlahnya tidak sedikit lagi," katanya.

Padahal jika melihat kapasitas perusahaan yang diduga menunggak kewajiban tersebut, kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan kelas kakap.

"Untuk sekelas perusahaan yang besar, dengan penghasilan yang besar, seharusnya tidak perlu menunggak," katanya.

Untuk itu, ia menyatakan perlunya ketegasan dari pemerintah, khususnya Departemen ESDM yang menaungi tambang dan migas untuk lebih tegas kepada para perusahaan.

"Ini perlu ketegasan. Dari pemerintah dan terutama ESDM, karena dua-duanya di lingkungan ini. Kalau sanksi dari sisi UU pajak mungkin sudah ada. Tapi masalahnya kenapa sampai masih bisa terjadi. Kantor perpajakan juga harus tegas. Jangan cuma diberitakan tapi tidak ada realisasi sanksi," tambahnya.

Seperti diketahui, sebanyak 5 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas tercatat telah menunggak pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) senilai US$ 113 juta.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan tambang juga tercatat menunggak pembayaran royalti batubara dengan nilai sekitar Rp 7 triliun. 

Sumber : http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=5014

Manajemen Keuangan DPRD Asahan Lemah

*BPK Harus Lakukan Audit

KISARAN (Berita) : Lemahnya pengelolaan manajemen keuangan DPRD Asahan hingga berakibat timbulnya sejumlah tunggakan, serta harus dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut.

Pernyataan itu ditegaskan Ketua LSM Amanat Rakyat Asahan Esmar Siagian, kepada sejumlah wartawan, Senin (5/7) di Kisaran. Esmar menilai, isu lemahnya pengelolaan menejemen keuangan di DPRD Asahan menyebabkan adanya berbagai tunggakan.

Salah satu tunggakan yang telah mencuat kepermukaan yakni tunggakan koran selama tiga bulam mencapai Rp. 9 juta, disamping sejumlah tunggakan lainnya yang belum diketahui secara pasti.

Untuk itu, pihaknya meminta pihak BPK Sumut di Medan segera melakukan audit terhadap anggaran tersebut. “Dengan demikian akan dapat ditemukan dimana sebenarnya letak kelemahan menejemen keuangan agar diperbaiki,” ungkap Esmar.

Dia juga menghimbau pihak Kejaksaan turun tangan dan memproses sesuai hukum yang berlaku bila nantinya ditemukan dugaan terhadap tindak penyelewengan, sehingga keuangan di DPRD dapat terjaga dan digunakan sebaik mungkin.

“Anggota DPRD Asahan merupakan wakil rakyat. Mereka harus transparan dalam menggunakan anggaran yang diberikan karena semua itu adalah uang rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Asahan Syamsul Qodri Marpaung mengakui ada beberapa tunggakan disebabkan tidak dicairkan anggaran karena belum lengkap laporan untuk hal itu.

Lambannya pencairan anggaran, lanjutnya, akibat lemahnya manajemen pengelolaan keuangan di DPRD Asahan. Untuk itu pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama Pemkab Asahan untuk perbaikan dengan melibatkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) sebagai pembina.

“Lemahnya manajemen keuangan bukanlah kesalahan dari anggota dewan, karena mereka tidak terlibat dalam pengelolaan. Yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Sekretaris Dewan, Bendahara, dan Ketua DPRD Asahan. Bila BPK ingin melakukan audit anggaran, mau tidak mau harus siap,” ungkap Syamsul. (rud)

Sumber : http://beritasore.com/2010/07/06/manajemen-keuangan-dprd-asahan-lemah/

Manajemen Keuangan Sekolah Terintegrasi Bank

SMA Muhammadiyah 1 Gresik sebagai sekolah inovatif yang sudah dikenal memiliki keunggulan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi selalu berusaha melakukan pengembangan layanan. Terakhir, sekolah akan mewujudkan pengembangan layanan dalam bidang keuangan yakni bekerjasama dengan Bank BRI Syariah untuk manajemen keuangan sekolah berbasis ICT terintegrasi dengan bank. Nota Kesepahaman (MoU) antara sekolah dan pihak bank telah ditandatangani beberapa hari lalu (12/5) di ruang inovasi sekolah.

Dalam kesempatan ini Sukari, S.Pd., kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Gresik mengharapkan dengan adanya kerjasama ini manajemen keuangan sekolah lebih terintegrasi dan terkontrol. “Selama ini sekolah masih mengalami kesulitan karena administrasi keuangan masih manual. Dengan kerjasama ini diharapkan administrasi keuangan sudah otomatis karena transaksi semua tercatat di bank,” harapnya.

Senada dengan kepala sekolah, Bapak Dahril selaku Majelis Dikdasmen PCM Gresik menyambut baik adanya kerjasama ini. Hanya saja beliau berharap adanya sosialisasi dan penjelasan kepada semua warga sekolah mengenai keuntungan serta mekanisme pelaksanaan. “Prinsipnya dengan kerjasama ini harus memudahkan warga sekolah dalam melakukan transaksi keuangan, pihak bank harus menjelaskan kepada guru mengenai keuntungan penggajian melalui bank, sekolah juga lebih mudah mengontrol arus keuangan,” sampainya.

Beberapa jenis pengaturan keuangan yang akan dilakukan dalam kerjasama ini misalnya pembayaran SPP, pembayaran gaji, kemudahan bantuan keuangan/pembiayaan, dan kerjasama lain. “Untuk pembayaran SPP siswa atau orangtua yang memiliki ATM bisa transfer melalui ATM tanpa datang ke sekolah. Nantinya ada menu pembayaran SPP SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang akan tampil di layar ATM BRI di mana saja,” tegas Bapak Rahmanto, Kepala Cabang BRI Syariah Surabaya.

Untuk pembayaran gaji akan dilakukan secara auto-debet ke rekening masing-masing guru. Jadi setiap guru dibuatkan rekening di bank BRI Syariah dan setiap tanggal yang ditentukan setiap bulannya, otomatis terisi sejumlah gaji ditransfer dari rekening sekolah. “Guru bisa mengambil gajinya di BRI atau mesin ATM di manapun, karena kita bisa pakai ATM Bersama,” lanjut Rahmanto. Bank BRI Syariah juga berjanji membantu sekolah maupun guru/karyawan yang membutuhkan bantuan pembiayaan.

Bentuk kerjasama lain adalah dimungkinkannya Kartu Pelajar Siswa sekaligus menjadi kartu ATM. “Kita berharap nantinya setiap siswa juga dibuatkan rekening dan kartu pelajar bisa difungsikan sebagai kartu ATM melalui kerjasama dengan BRI Syariah ini,” ujar kepala sekolah.

“Prinsip bisnis kami adalah bisnis solusi,” demikian terang Rahmanto. Menurutnya SMA Muhammadiyah 1 Gresik ini secara teknis sudah lebih siap menjalankan Cash Management System dibandingkan dengan sekolah lain yang sudah bekerjasama. “Kami melihat dari sisi teknis sekolah ini (SMA Muhammadiyah 1 Gresik-red) lebih siap. Database sudah ada jadi tinggal jalan,” lanjut beliau.

Sumber : http://www.smam1gresik.sch.id/?p=97

Pentingnya Perencanaan dan Manajemen Keuangan dalam Berwirausaha

BANDUNG, itb .ac.id- Salah satu aspek penting dalam berwirausaha ialah tentangkeuangan Aspek yang menjadi sorotan ialah Perencanaan dan Manajemennya. Itulah yang dipaparkan oleh Jarot W.Wibowo dalam Pelatihan Kewirausahaan Program Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Tahun 2009. Jarot berkesempatan untuk berbagi kisah pada sesi hari pertama pada Kamis (20/08/09) bertempat di Aula Timur ITB

Jarot mendefinisikan Manajemen Keuangan sebagai cara mengolah sumber-sumber dana (financing) dan mengalokasikan dana (investment) tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Manajemen keuangan dinilai sangat penting karena bertujuan untuk meminimalisasi resiko dan memaksimalkan "keuntungan" melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistematik. "Keuntungan" yang dimaksudkan merupakan nilai lebih yang diperoleh melalui operasi usaha, baik dalam bentuk material maupun nonmaterial.

Dalam penerapannya, Manajemen Keuangan mempunyai tiga fungsi: Investasi, Pendanaan, dan Dividen. Manajemen Keuangan dapat berfungsi sebagai investasi karena mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan di masa datang. Alokasi ini, pada dasarnya, digunakan agar perusahaan mencapai komposisi optimum, dimana perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang jangka pendek (likuiditas), namun juga tidak banyak memiliki kas menganggur (idle cash). Fungsi pendanaan sendiri berhubungan dengan bagaimana cara mengusahakan agar perusahaan dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Terakhir, fungsi dividen berkaitan tentang pembagian dividen. Dividen sendiri merupakan bagian dari laba yang akan dibagikan dan didistribusikan kepada para pemegang saham.

Dalam kesempatan ini, Jarot juga berbagi tentang metode Payback Period. Metode ini digunakan untuk mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan agar dapat kembali sperti semula. Dengan metode ini, dapat dilihat kelayakan investasinya. Kelayakan investasi sendiri, secara ilmiah, didefinisikan sebagai perbandingan antara masa payback peroide (perbandingan antara investasi dengan cash flow-red) dengan target pengembalian investasi. Bila payback periodenya lebih kecil daripada target lamanya pengembalian investasi, maka investasi dianggap layak. Apabila sebaliknya maka investasi tidak layak.

Pelatihan ini akan berakhir Jumat (21/08/09) dan akan ditutup oleh Widyo Nugroho Sulasdi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ITB

Sumber : http://www.itb.ac.id/news/2555.xhtml